CURHAT IKATAN PENILIK (IPI) KAB CIREBON KEPADA ANGGOTA DPRD

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Yang Terhormat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
Yang kami hormati Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon
Yang kami hormati Kepala Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon
A.   Kondisi Ideal
Berkenaan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Penilik PNFI berdasarkan Permenpan dan RB nomor 14 Tahun 2010 disebutkan bahwa Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal. Dalam permenpan dan RB nomor 15 tahun 2010 disebutkan bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Sedangkan satuan pendidikan informal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, PKBM dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Semua yang disebutkan diatas merupakan ‘wilayah kerja’ yang harus dikuasai dengan baik agar menghasilkan keluaran yang baik pula.
Anggota Dewan yang Terhormat,
Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Penilik PNFI memiliki beberapa peran, salah satunya adalah menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan  mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang diantaranya, memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan tanggung jawab kemasyarakatan. Upaya mencapai statement diatas diantaranya bisa melalui (1) Program Pasca Keaksaraan, yaitu upaya mempertahankan dan meningkatkan kemampuan beraksara dengan menyediakan Taman Bacaan Masyarakat. (2) Program Peningkatan Kualitas Kehidupan, yang di dalamnya termasuk pendidikan kependudukan, pengarusutamaan gender, bahaya traficking,  bahaya narkoba dan  penyuluhan lain yang ada relevansinya dengan pendidikan nonformal yang menjadi garapan penilik.
Untuk itulah segala informasi program-program PNFI diatas, secara kreatif bisa “dititipkan” atau “dikerjasamakan”  oleh penilik melalui kegiatan  PKK, Arisan, Posyandu, majlis taklim dan kegiatan desa lainnya. Informasi itu juga bisa disampaikan melalui pembelajaran pada kelompok keaksaraan fungsional dan kelompok belajar kesetaraan yang saat ini semakin diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memperbaiki mutu kehidupan masyarakat yang beberapa tahun terakhir ini selalu terpuruk, berkutat pada masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Dengan demikian peran penilik PNFI dalam upaya membelajarkan masyarakat akan tampak eksistensinya dengan segala program-programnya, hal ini sesuai dengan tujuan PNF, yaitu membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah demi kesejahteraan hidupnya. Seperti diketahui bahwa program pendidikan nonformal, dalam hal ini program kesetaraan  semakin menjadi tolehan dari berbagai pihak sejak banyaknya siswa drop out dan pekerja anak, perlu kiranya disisipi bimbingan yang membekali warga belajar agar mereka memiliki kesadaran dan memahami dirinya  secara utuh, baik potensi dirinya, bakat dan minatnya untuk menghadapi masa depannya. Dengan kata lain warga belajar perlu diberi pembinaan (pendampingan) tentang sikap dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat. Mereka harus dikenalkan tentang nilai, norma serta sopan santun bermasyarakat sebagai  bekal yang sangat penting bagi seseorang untuk menjalani kehidupan, berani menghadapi dan memecahkan segala permasalahan kehidupan secara wajar dan kreatif dalam menjalani aktivitas hidupnya. Dengan demikian, setiap saat dan setiap waktu produktivitas seorang Penilik PNFI senantiasa dalam kondisi prima untuk menghadapi tupoksinya.
B.   Kondisi Riil
Anggota Dewan yg terhormat,
“Pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan” merupakan pandang dunia pendidikan nonformal dan informal.
Pandidikan bagi semua merupakan salah satu bentuk pemenuhan pendidikan dan penciptaan pendidikan dengan sasaran bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon yang biasanya dimulai dari pendidikan anak usia dini sampai pada pendidikan orang dewasa. Namun, tidak semua masyarakat Kabupaten Cirebon dapat mengenyam jenjang pendidikan, itu semua karena masih banyak masyarakat kita yang belum mampu untuk menjadikan pendidikan sebagai upaya mereka meraih kesejahteraan hidup. Bentuk ketidakmampuan masyarakat Kabupaten Cirebon banyak sekali dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi:
1.      ekonomi rendah yang menyebabkan tidak mampu dalam segi biaya karena pendidikan yang semakin mahal,
2.      banyaknya anak putus sekolah disebabkan kenakalan remaja, pergaulan bebas, dll dan sampai saat ini belum ditemukan penanganan yang sesuai sehingga anak-anak bermasalah belum mendapatkan tempat yang layak, mereka terusir dari sekolah formal.
3.      belum mampu menerima adanya perubahan global yang menuntut manusia untuk semakin kompleks sehingga kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah, dan
4.      budaya instanmasyarakat yang serba mengutamakan kepraktisan sehingga menjadikan ketidakmampuan masyarakat menerima pendidikan yang berproses.
Dari hal di atas menunjukan bahwa Pendidikan formal/persekolahan belum mampu untuk menuntaskan/memenuhi harapan Tujuan Pendidikan Nasional.
Oleh karena itu, penyadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menjadi mutlak dilakukan dengan disertai juga pembentukan pendidikan alternatif,  sebagai bentuk pendidikan yang tidak terlalu membebani masyarakat dari segi biaya.
Anggota Dewan yg terhormat,
Bertolak dari tantangan dan permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Cirebon, Pendidikan Luar sekolah atau pendidikan nonformal mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan pendidikan persekolahan dalam rangka meningkatkan mutu sumberdaya manusia terlebih dengan munculnya wacana program pemerintah wajib belajar 12 tahun yang saat ini dalam masa persiapan penetapan aturan. Masalahnya hingga saat ini pendidikan luar sekolah belum mendapatkan perhatian yang semestinya baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam sistem pembangunan nasional, walaupun dalam undang-undang  nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional sudah tersurat dengan jelas tentang pendidikan nonformal, namun dukungan berupa penganggaran selalu masih terkecil dibanding dengan pendidikan lainnya bahkan Pemerintah Kabupaten Cirebon pernah menganggarkan untuk Pendidikan PAUD nonformal sebesar 0 rupiah pada tahun 2010, sehingga pemerataan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di berbagai lapisan masyarakat dan berbagai kecamatan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Disamping itu masih terbatasnya tenaga profesional utamanya ditingkat kecamatan sebagai pengelola pendidikan luar sekolah/pendidikan nonformal hanya ditangani oleh seorang penilik pendidikan masyarakat atau sekarang dikenal dengan penilik PNFI.  Penilik PNFI memiliki nilai yang sangat strategis sebagai pengendali mutu program Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal. Jabatan PNFI telah ada sejak tahun 1984 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0304/O/1984
Anggota Dewan yg terhormat,
Namun meskipun peran strategis atas tupoksi Penilik PNFI yang begitu komplek, dilapangan yang terjadi adalah Penilik PNFI kurang mendapat perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Cirebon. Hal tersebutlah yang menjadi kendala utama penyebab kurang optimalnya kinerja penilik PNFI Kabupaten Cirebon. Kendala kendala yang dihadapi penilik PNFI saat ini diantaranya:
1.    Jabatan Fungsional Penilik PNFI sebagai jabatan yang bersentuhan langsung dengan kelompok sasaran masyarakat yang memiliki kompleksitas permasalahan yang tinggi,  sehingga dituntut memiliki tingkat profesionalitas yang mampu menjadi fasilitator dan dinamisator pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal, namun sampai saat ini pemerintah Kabupaten Cirebon belum pernah melaksanakan pendidikan dan pelatian kepenilikan yang  sistematis dan berkesinambungan.
2.    Terjadinya ketimpangan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan kesejahteraan Penilik PNFI seperti;
a.    Tunjangan fungsional penilik yang besarannya jauh lebih rendah dari guru TK (PNS) yang dibinanya dan jabatan sejenis (pengawas),
b.    Tunjangan daerah lebih rendah jika dibandingkan dengan tunjangan daerah di kabupaten/ kota lain yang mencapai Rp 500.000,-/bulan
c.    Tidak terakomodirnya Penilik PNFI untuk memperoleh tunjangan sertifikasi sebagai tenaga profesional pendidikan sebagaimana jabatan fungsional sejenis (pengawas).
3.    Warga belajar persekolahan/ pendidikan formal yang hampir 100%  dengan kesadaran sendiri mendaftarkan sebagai peserta didik, menjadikan pendidikan formal hampir tidak mengalami kendala apapun dalam hal rekrutmen peserta didiknya. Berbeda halnya dengan PAUDNI yang tentunya menjadi tugas dan beban bagi penilik PNFI untuk merintis (dari mendata, mengajak warga belajar/kelompok sasaran warga buta huruf, do SD, SMP dan SMA untuk meningkatkan pendidikannya).
Penilik menyelenggarakan program-program yang telah dirintis bersama masyarakat yang peduli dengan pendidikan untuk menjadi tutor-tutor dan penyelenggara serta mengembangkan program-program yang telah berjalan agar menjadi aktifitas yang bermanfaat bagi warga belajar sehingga dapat menarik kelompok sasaran yang sebelumnya enggan mengikuti program-program PAUDNI yang telah ada.  Dari aktifitas penilik PNFI tersebut tergambar beban kerja yang tinggi dan membutuhkan biaya operasional tinggi yang tidak terkirakan.
4.    Wilayah kerja yang berkaitan dengan kelompok sasaran yang begitu luas dan jam kerja yang tidak menentu dengan menyesuaikan aktifitas masyarakat kadang hingga larut malam, menjadi tantangan yang cukup berat bagi penilik PNFI dikarenakan tidak tersedianya fasilitas atau sarana penunjang kerja yang memadai berupa kendaraan operasional.
5.    IPI (Ikatan Penilik Indonesia) Kabupaten Cirebon adalah Organisasi profesi Penilik  dengan jumlah anggota 54 orang (tahun 2012) sebagai wadah pengembangan diri dan pusat pengembangan program PNFI.  IPI (Ikatan Penilik Indonesia) Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan mengalami banyak kendala, karena tidak memiliki anggaran yang memadai (hanya dari iuran anggota sebesar Rp 10.000,-/bulan).
C.   Gambaran Komitmen Penilik PNFI dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) dan Program-program yang Telah Dilaksanakan serta Prestasi Bidang PAUDNI Kab. Cirebon.
1.    Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (diisi dewek)
2.    PKBM(diisi dewek)
3.    Kursus (diisi dewek)
4.    Taman Baca Masyarakat (TBM) (diisi dewek)
5.    Pendidikan Masyarakat (diisi dewek)
6.    Pendidikan Kesetaraan (diisi dewek)
7.    Pendidikan Keaksaraan (diisi dewek)
8.    (diisi dewek)
9.    (diisi dewek)
D.   Revitalisasi  Penilik PNFI Kabupaten Cirebon
1.    Regulasi TUPOKSI Penilik PNFI
(diisi dewek) -> Kaitanya dengan UUD 45, UU, PP, Permen, Kepmen, dll
2.    Tantangan Pencapaian TUPOKSI Penilik PNFI dan Rekomendasi
a.    Untuk memenuhi tuntutan profesionalitas Penilik PNFI sebagai fasilitator dan dinamisator serta penjamin mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal, Pemerintah Kabupaten Cirebon harus segera melaksanakan pendidikan dan pelatian kepenilikan yang  sistematis dan berkesinambungan.
b.    Untuk mengatasi ketimpangan kebijakan Pemerintah pusat dan daerah, berkaitan dengan kesejahteraan Penilik PNFI, Pemerintah Kabupaten Cirebon segera;
Ø  Mengusulkan Kepada Pemerintah Pusat atau lembaga terkait untuk mengupayakankan pemberlakuan tunjangan fungsional penilik PNFI,
Ø  Mengusulkan Penilik PNFI untuk memperoleh tunjangan sertifikasi sebagai tenaga profesional pendidikan sebagaimana jabatan fungsional sejenis (pengawas).
Ø  Dan berupaya meningkatkan tunjangan daerah
Peningkatan kesejahteraan Penilik PNFI tersebut diatas semata-mata untuk:  
Ø  mendukung aktifitas Penilik PNFI (kerja kepenilikan) yang memiliki beban kerja  tinggi dan membutuhkan biaya operasional tinggi yang tidak terkirakan.
Ø  Mengadaptasi tuntutan dunia kekinian (globalisasi) dalam pemerolehan informasi dan publikasi kerja-kerja kepenilikan melalui sarana penunjang berupa akses internet dan media telekomunikasi dan informasi (TIK) lainnya.
c.    Untuk menjangkau wilayah kerja yang berkaitan dengan kelompok sasaran yang begitu luas dan jam kerja yang tidak menentu dengan menyesuaikan aktifitas masyarakat kadang hingga larut malam, Pemerintah Kabupaten Cirebon agar menyediakan fasilitas atau sarana penunjang mobilitas Penilik PNFI berupa kendaraan operasional yang memadai.
d.    Untuk melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan IPI (Ikatan Penilik Indonesia) Kabupaten Cirebon mengharapkan bantuan dana operasional organisasi, seperti halnya organisasi profesi lain (PGRI) mendapatkan Dana Bantuan Bupati Cirebon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)/cabang sehingga bila diakumulasi Rp 5.000.000,- x 40 cabang/kecamatan = Rp 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah) setiap tahun.
Anggota Dewan yang Terhormat,
Demikian paparan Program Revitalisasi Penilik PNFI dengan harapan bila hal di atas dapat terealisasi akan diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja Penilik PNFI yang mengarah kepada profesionalisme yang bermartabat sebagai sebuah profesi “pengendali mutu” yang “mewartakan” pendidikan nonformal dan informal di Kabupaten Cirebon agar nantinya semakin menjadi tolehan berbagai pihak. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s